Oleh: I Made Yudhistira Dwipayama
Selama bertahun-tahun Indonesia disibukkan oleh narasi bonus demografi. Hampir setiap diskusi pembangunan berbicara tentang ledakan penduduk usia produktif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Namun, di balik optimisme itu, ada kenyataan yang luput mendapat perhatian. Indonesia diam-diam sedang menua.
Perubahan ini bukan sekadar soal bertambahnya usia harapan hidup. Ini adalah perubahan struktur masyarakat yang akan memengaruhi hampir seluruh sendi pembangunan: kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan sosial, pembiayaan negara, bahkan relasi dalam keluarga.
Masalahnya, negara tampaknya masih berjalan dengan kecepatan abad ke-20 untuk menghadapi persoalan abad ke-21.
Penelitian mengenai kesiapan kelembagaan menghadapi penuaan penduduk menunjukkan bahwa Indonesia hanya memiliki waktu sekitar satu dekade sebelum memasuki fase percepatan populasi lansia tertua. Pada 2020 jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas mencapai 26,78 juta jiwa. Pada 2045 jumlah itu diperkirakan melonjak menjadi 65,82 juta jiwa. Yang lebih mencemaskan, kelompok usia di atas 80 tahun akan meningkat lebih dari empat kali lipat. Artinya, bukan hanya jumlah lansia yang bertambah, tetapi juga jumlah mereka yang membutuhkan bantuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Sayangnya, diskursus publik masih berhenti pada angka. Kita sibuk menghitung berapa banyak lansia, tetapi belum sungguh-sungguh bertanya: siapa yang akan merawat mereka?
Selama ini jawabannya selalu sama: keluarga.
Memang, budaya Indonesia menempatkan keluarga sebagai penyangga utama kehidupan lansia. Orang tua tinggal bersama anak. Anak bertanggung jawab merawat ayah dan ibunya hingga akhir hayat. Nilai itu mulia. Namun persoalannya, struktur keluarga Indonesia telah berubah jauh lebih cepat daripada kebijakan negara.
Jumlah anak semakin sedikit. Urbanisasi membuat generasi muda bekerja jauh dari kampung halaman. Perempuan yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung perawatan keluarga kini semakin banyak memasuki dunia kerja. Usia produktif juga menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Ketika jumlah lansia meningkat, sementara jumlah anggota keluarga yang mampu merawat semakin sedikit, maka beban yang dahulu ditanggung bersama kini jatuh pada individu.
Negara belum benar-benar hadir mengisi kekosongan itu.
Padahal pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa penuaan penduduk bukanlah krisis yang datang tiba-tiba. Jepang, Korea Selatan, hingga sejumlah negara Eropa telah mengalaminya lebih dahulu. Mereka membangun sistem perawatan jangka panjang, mengembangkan tenaga caregiver profesional, menyusun skema pembiayaan khusus, hingga menyiapkan layanan berbasis komunitas sebelum jumlah lansia melonjak.
Indonesia justru menghadapi tantangan yang lebih berat.
Kita berpotensi mengalami fenomena growing old before growing rich—menua sebelum benar-benar makmur. Pendapatan nasional belum cukup tinggi, tetapi kebutuhan pembiayaan pelayanan lansia akan meningkat sangat cepat. Penelitian memperkirakan kebutuhan biaya layanan lansia dapat mencapai sekitar Rp 224 triliun setiap tahun atau sekitar satu persen Produk Domestik Bruto. Sebaliknya, belanja pemerintah yang secara spesifik dialokasikan untuk pelayanan lansia masih jauh di bawah angka tersebut. Jurang itu bukan sekadar persoalan fiskal. Ia adalah indikator bahwa sistem yang ada belum dirancang untuk menghadapi masyarakat yang semakin tua.
Yang menarik, penelitian tersebut tidak memandang seluruh lansia sebagai kelompok yang sama. Pendekatan berbasis kemampuan fungsional melalui indikator Activities of Daily Living (ADL) dan Instrumental Activities of Daily Living (IADL) menunjukkan bahwa sebagian besar lansia sebenarnya masih mandiri. Mereka tidak membutuhkan panti jompo ataupun rumah sakit setiap hari. Mereka membutuhkan lingkungan yang sehat, aktivitas sosial, layanan kesehatan preventif, ruang publik yang ramah usia, serta komunitas yang memungkinkan mereka tetap produktif.
Sebaliknya, kelompok yang benar-benar membutuhkan perawatan intensif jumlahnya relatif kecil, tetapi memerlukan biaya jauh lebih besar. Di sinilah pentingnya negara membangun sistem pelayanan yang tepat sasaran, bukan sekadar memperbanyak fasilitas tanpa memahami kebutuhan nyata masyarakat.
Temuan lain yang tak kalah penting adalah bahwa penuaan penduduk ternyata tidak tersebar merata. Hampir separuh populasi lansia Indonesia terkonsentrasi hanya di sekitar 140 kabupaten dan kota. Mayoritas berada di Pulau Jawa. Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan nasional tidak dapat lagi disusun menggunakan pendekatan seragam. Daerah dengan konsentrasi lansia tinggi membutuhkan investasi pelayanan jauh lebih cepat dibandingkan daerah yang masih berada pada tahap awal transisi demografis.
Namun sesungguhnya persoalan terbesar bukan berada pada angka-angka tersebut.
Persoalan terbesar adalah cara berpikir kita.
Selama ini penuaan penduduk selalu diposisikan sebagai beban pembangunan. Semakin banyak lansia dianggap identik dengan semakin besar biaya kesehatan, semakin tinggi rasio ketergantungan, dan semakin berat beban negara.
Cara pandang itu sudah usang.
Lansia bukan sekadar kelompok penerima bantuan sosial. Mereka adalah sumber modal sosial, pengalaman, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang sangat besar. Negara-negara maju justru mengembangkan apa yang kini dikenal sebagai silver economy—ekonomi yang tumbuh dari kebutuhan, kreativitas, dan partisipasi penduduk lanjut usia. Teknologi kesehatan, wisata ramah lansia, industri pelayanan, rumah pintar, hingga pekerjaan fleksibel berkembang pesat karena negara memandang lansia sebagai aset, bukan beban.
Indonesia memiliki peluang yang sama.
Tetapi peluang itu hanya akan menjadi kenyataan apabila pemerintah mulai mempersiapkan fondasinya hari ini. Menunggu hingga jumlah lansia benar-benar melonjak hanyalah resep menuju krisis pelayanan sosial yang mahal.
Bonus demografi memang akan berakhir. Namun sesungguhnya yang menentukan masa depan Indonesia bukanlah berakhirnya bonus tersebut. Yang menentukan adalah apakah kita mampu mengubah masyarakat yang menua menjadi masyarakat yang tetap sehat, mandiri, produktif, dan bermartabat.
Negara masih memiliki waktu.
Tetapi waktu itu tidak lagi panjang.
Dan sejarah menunjukkan, dalam demografi, kesempatan yang terlambat hampir selalu menjadi biaya yang jauh lebih mahal daripada investasi yang dilakukan sejak dini.