Oleh : I Made Yudhistira D
Indonesia sedang menghadapi sebuah epidemi yang tidak ditandai oleh virus, tetapi oleh algoritma. Ia tidak menyerang paru-paru, melainkan pusat pengambilan keputusan manusia. Ia tidak datang dengan demam, tetapi dengan notifikasi, bonus deposit, cashback, limit kredit instan, dan janji kemenangan yang tampak rasional. Fenomena judi online (Judol) dan pinjaman online (pinjol)—termasuk layanan buy now, pay later—telah berkembang menjadi persoalan psikologis, sosial, ekonomi, bahkan keamanan nasional. Data PPATK menunjukkan bahwa meskipun nilai perputaran dana judi online pada 2025 menurun menjadi sekitar Rp286,8 triliun dibanding tahun sebelumnya, aktivitas tersebut tetap sangat masif. Pada triwulan I 2026 saja, nilai perputaran dana judi online telah mencapai sekitar Rp40,3 triliun dengan deposit lebih dari Rp10,5 triliun. Pola transaksinya justru semakin sering, menyebar, dan menggunakan nominal yang lebih kecil sehingga lebih sulit dideteksi.
Temuan PPATK mengenai sekitar ribuan ASN di salah satu lembaga pemerintah yang terindikasi melakukan transaksi judi online sejak 2024 menjadi cermin bahwa persoalan ini telah menembus ruang birokrasi negara. Fenomena tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai persoalan moral individu semata. Ia menunjukkan bahwa kecanduan digital mampu menembus kelompok masyarakat yang selama ini diasumsikan memiliki stabilitas pekerjaan, penghasilan tetap, dan pendidikan yang memadai. Ketika aparatur negara ikut terseret dalam lingkaran perjudian daring, yang dipertaruhkan bukan hanya uang pribadi, melainkan integritas pelayanan publik, profesionalisme birokrasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Kesalahan terbesar kita selama ini adalah melihat pelaku judi online semata-mata sebagai individu yang serakah atau lemah iman. Padahal psikologi modern menunjukkan bahwa perilaku tersebut jauh lebih kompleks. Salah satu teori yang paling mampu menjelaskan fenomena ini adalah Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen. Menurut teori ini, perilaku seseorang tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil interaksi antara sikap terhadap perilaku (attitude), norma subjektif (subjective norms), dan perceived behavioral control, yaitu keyakinan seseorang bahwa ia mampu mengendalikan atau mengelola perilakunya sendiri.
Dalam konteks judi online, ketiga komponen tersebut bekerja hampir sempurna. Pertama, pelaku memiliki sikap positif terhadap perjudian karena percaya bahwa judi merupakan cara cepat memperoleh uang tanpa harus bekerja lebih keras. Sikap ini diperkuat oleh ribuan konten media sosial yang menampilkan kemenangan besar, gaya hidup mewah, serta narasi "modal kecil untung besar". Yang tidak pernah muncul adalah ribuan kekalahan, perceraian, depresi, atau rumah yang dijual demi membayar utang. Kedua, muncul norma subjektif, yaitu persepsi bahwa berjudi telah menjadi sesuatu yang lumrah karena dilakukan oleh teman, rekan kerja, komunitas daring, bahkan figur publik yang secara tersirat mempromosikan gaya hidup instan. Ketiga, pelaku memiliki perceived behavioral control yang keliru. Mereka merasa dapat berhenti kapan saja, yakin mampu mengendalikan nominal taruhan, dan percaya kemenangan besar tinggal menunggu waktu. Padahal, dalam kenyataannya, merekalah yang dikendalikan oleh sistem.
Di sinilah teori Fear of Missing Out (FOMO) menjadi sangat relevan. FOMO adalah kecemasan ketika seseorang merasa akan kehilangan kesempatan yang dianggap dimiliki orang lain. Dalam era media sosial, FOMO tidak lagi sekadar takut tertinggal tren, tetapi berkembang menjadi kecemasan finansial. Pelaku judi online terus melihat cerita kemenangan orang lain, tangkapan layar saldo yang melonjak, atau video "jackpot" yang viral. Mereka kemudian merasa bahwa apabila tidak ikut bermain, mereka sedang kehilangan kesempatan memperoleh uang dengan mudah. FOMO menggeser logika ekonomi menjadi logika emosional. Keputusan finansial tidak lagi didasarkan pada perencanaan, tetapi pada rasa takut tertinggal peluang. Akibatnya, seseorang yang sebelumnya tidak pernah berjudi dapat berubah menjadi pemain aktif hanya karena tidak ingin menjadi satu-satunya orang yang "tidak menikmati kesempatan emas."
FOMO inilah yang kemudian mempertemukan judi online dengan pinjaman online. Ketika modal habis, pinjol hadir menawarkan solusi dalam hitungan menit. Prosesnya sederhana, tanpa agunan, tanpa tatap muka, dan uang langsung masuk ke rekening. Secara psikologis, pinjaman online menciptakan ilusi bahwa masalah keuangan dapat diselesaikan secara instan. Namun yang sesungguhnya terjadi adalah perpindahan masalah dari kekurangan uang menjadi jeratan utang berbunga tinggi. Banyak pelaku menggunakan pinjaman pertama untuk berjudi, pinjaman kedua untuk membayar pinjaman pertama, pinjaman ketiga untuk mengejar kekalahan judi, hingga akhirnya seluruh hidupnya dikendalikan oleh utang. Lingkaran ini dikenal sebagai debt spiral, yaitu kondisi ketika utang baru terus digunakan untuk menutup utang lama tanpa pernah menyelesaikan akar persoalan.
Bila ditinjau dari Theory of Planned Behavior, terdapat karakteristik psikologis yang relatif konsisten pada pelaku judi online dan pinjaman online. Mereka umumnya memiliki pengambilan keputusan yang sangat dipengaruhi faktor eksternal, mudah menerima validasi sosial, serta cenderung mengukur keberhasilan berdasarkan pencapaian finansial yang cepat. Mereka bukan selalu individu yang miskin, melainkan individu yang memiliki optimisme berlebihan sehingga merasa dirinya akan menjadi pengecualian dari ribuan orang yang gagal. Mereka juga menunjukkan kecenderungan present bias, yaitu lebih menghargai keuntungan sesaat dibanding manfaat jangka panjang. Dalam kondisi tertekan, mereka sering menggunakan mekanisme wishful thinking, yakni keyakinan bahwa masa depan akan berubah hanya dengan satu kemenangan besar. Cara berpikir seperti ini menyebabkan logika perlahan digantikan oleh harapan semu.
Fenomena yang terjadi di lembaga pemerintahan menjadi pembelajaran penting bahwa pendidikan tinggi, jabatan, maupun status sebagai ASN ternyata bukan benteng yang cukup kuat ketika seseorang berada dalam lingkungan digital yang terus-menerus mengeksploitasi kelemahan psikologisnya. Kasus tersebut menunjukkan bahwa integritas birokrasi tidak hanya ditentukan oleh regulasi atau pengawasan, tetapi juga oleh kesehatan mental, literasi keuangan, dan kemampuan pegawai mengelola tekanan hidup. Pegawai yang terjebak dalam judi online berpotensi mengalami tekanan ekonomi yang akhirnya meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, manipulasi administrasi, bahkan tindak pidana korupsi untuk menutup kerugian pribadi. Dengan kata lain, judi online bukan hanya ancaman bagi individu, tetapi juga ancaman terhadap tata kelola pemerintahan.
Sekarang kita belajar dari sebuah film yang sedang di putar di Netflix yaitu Film Pay Later. Film Pay Later memperlihatkan sisi manusiawi dari persoalan tersebut. Film ini tidak berbicara tentang utang semata, melainkan tentang bagaimana keputusan-keputusan kecil yang tampak sepele dapat berubah menjadi krisis kehidupan ketika seseorang kehilangan kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan. Teknologi pembayaran digital membuat konsumsi terasa tanpa konsekuensi karena rasa sakit saat mengeluarkan uang ditunda. Ketika mekanisme ini bertemu dengan FOMO dan budaya pencapaian instan, individu terdorong membeli, meminjam, dan mengambil risiko finansial di luar kemampuannya. Film tersebut menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi tidak selalu diikuti dengan kematangan psikologis penggunanya.
Dampak fenomena ini sangat luas. Secara psikologis, pelaku rentan mengalami kecemasan kronis, gangguan tidur, depresi, rasa malu, kehilangan harga diri, hingga meningkatnya risiko bunuh diri akibat tekanan utang. Secara sosial, hubungan keluarga menjadi rapuh karena hilangnya kepercayaan, meningkatnya konflik rumah tangga, penelantaran anak, dan munculnya kekerasan domestik akibat tekanan ekonomi. Di lingkungan kerja, produktivitas menurun, konsentrasi terganggu, absensi meningkat, dan loyalitas terhadap organisasi melemah. Pada level masyarakat, judi online memperbesar risiko kriminalitas ekonomi, pencurian, penggelapan, penipuan, hingga tindak pidana korupsi sebagai jalan keluar dari jeratan utang.
Dari perspektif hukum, perjudian online merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia. Selain itu, apabila transaksi perjudian berkaitan dengan pencucian uang atau menggunakan hasil tindak pidana lain, pelakunya dapat dijerat dengan ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang. Bagi ASN, keterlibatan dalam aktivitas perjudian juga berpotensi berujung pada sanksi disiplin sesuai peraturan kepegawaian, mulai dari hukuman administratif hingga pemberhentian apabila terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. Sementara itu, penyelenggara pinjaman online ilegal dapat dikenai sanksi berdasarkan regulasi sektor jasa keuangan serta ketentuan pidana apabila melakukan intimidasi, penyalahgunaan data pribadi, atau praktik melawan hukum lainnya.
Pada akhirnya, perang melawan judi online dan pinjaman online tidak dapat dimenangkan hanya dengan memblokir situs atau menangkap bandar. Negara harus membangun ekosistem ketahanan psikologis melalui pendidikan karakter, literasi keuangan, penguatan kesehatan mental, dan peningkatan literasi digital sejak usia sekolah. Institusi pemerintah dan dunia usaha perlu menyediakan layanan konseling, deteksi dini perilaku adiktif, serta program bantuan bagi pegawai yang mengalami tekanan finansial. Sebab, musuh sesungguhnya bukan sekadar aplikasi judi atau pinjaman digital, melainkan cara berpikir yang meyakini bahwa keberhasilan dapat dibeli melalui jalan pintas. Ketika masyarakat lebih percaya pada keberuntungan daripada kompetensi, lebih mengandalkan utang daripada produktivitas, dan lebih takut tertinggal tren daripada kehilangan integritas, maka sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya kondisi keuangan pribadi, tetapi masa depan kualitas sumber daya manusia Indonesia.