Budi Setiyono, Sesmendukbangga
Pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan DPR pada 20 Mei 2026 bukan sekadar penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027. Pidato itu sesungguhnya adalah deklarasi arah baru pembangunan ekonomi Indonesia: negara yang lebih aktif, lebih nasionalistik secara ekonomi, dan lebih agresif mengejar pertumbuhan tinggi.
Dalam pidato yang berlangsung lebih dari 90 menit itu, Presiden mematok target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 5,8–6,5 persen dan menargetkan ekonomi Indonesia mampu tumbuh hingga 8 persen pada 2029. Pemerintah juga menegaskan komitmen menjaga defisit fiskal di kisaran 1,8–2,4 persen dari PDB, sambil memperluas hilirisasi, memperkuat penguasaan negara atas sumber daya alam, serta memperbesar peran sovereign wealth fund Danantara Indonesia.
Dilihat dari berbagai aspek, pidato tersebut menunjukkan arah besar kebijakan yang menjanjikan. Pertanyaan berikutnya yang penting kita tindaklanjuti adalah bagaimana agar kita memiliki kapasitas institusional untuk melaksanakannya.
Sejarah menunjukkan, bahwa negara berkembang yang berhasil menjadi negara maju disebabkan karena adanya visi pemimpin yang kuat sekaligus terdapat institusi yang mampu menjalankan visi tersebut secara konsisten.
Membangun Optimisme dan Menghitung Resiko
Pidato Presiden memperlihatkan keyakinan bahwa Indonesia harus keluar dari model lama yang terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah. Selama puluhan tahun, Indonesia mengekspor batubara, sawit, dan mineral dengan nilai tambah yang sebagian besar dinikmati negara lain. Karena itu, dorongan hilirisasi adalah langkah yang secara historis memang tepat.
Tentu, hilirisasi tidak otomatis menghasilkan output menjadi negara maju. Terutama jika hanya berhenti pada pembangunan smelter dan pengolahan dasar, Indonesia justru berisiko terjebak menjadi sekadar lokasi industri berbiaya murah dan berpolusi tinggi.
Negara maju lahir bukan hanya dari pengolahan sumber daya, melainkan juga melanjutkan upaya kemampuan menghasilkan teknologi, inovasi, dan produktivitas tinggi.
Di sinilah tantangan terbesar Indonesia berada. Produktivitas tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan agar tidak tertinggal dibanding negara-negara Asia Timur. Belanja riset nasional sebaiknya ditingkatkan. Kualitas pendidikan dan keahlian profesi harus diperkuat. Biaya logistik domestik harus diefisienkan. Sementara birokrasi dan regulasi harus mendukung efisiensi ekonomi. Segala macam pungli yang memberatkan dunia usaha harus diberantas.
Karena itu, keberhasilan menuju Indonesia Maju 2045 perlu diusahakan tidak pada aspek hilirisasi semata, melainkan oleh kemampuan negara melakukan transformasi struktural secara mendalam.
Mitigasi Risiko State Capitalism
Salah satu pesan kuat dalam pidato Presiden adalah semakin besarnya peran negara dalam pengelolaan ekonomi strategis. Pemerintah ingin memperkuat kontrol terhadap ekspor komoditas, mewajibkan devisa hasil ekspor masuk sistem perbankan domestik, serta memperbesar peran Danantara Indonesia dalam pengelolaan aset nasional.
Pendekatan ini terbukti berhasil di Korea Selatan, Jepang, bahkan China yang pernah menggunakan model developmental state untuk mempercepat industrialisasi.
Pembelajaran dari keberhasilan model tersebut mensyaratkan birokrasi yang sangat kuat, meritokratis, dan relatif bersih dari rente politik. Di sinilah Indonesia menghadapi tantangan serius.
Kita perlu meminimalkan resiko agar ekspansi peran negara tidak melahirkan oligarki ekonomi baru, memperbesar rente, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan investor.
Kita terutama perlu mewaspadai reaksi dan pergerakan pasar pasca pidato Presiden. Bagaimana nilai tukar rupiah, cadangan devisa, dan lembaga pemeringkat internasional menyusun outlook Indonesia kedepan.
Dalam hal ini, pemerintah harus mampu menyeimbangkan nasionalisme ekonomi dengan kredibilitas kebijakan. Negara yang terlalu lemah tidak mampu membangun industri. Tetapi negara yang kuat perannya juga perlu memiliki tata kelola yang baik sehingga tidak menghambat inovasi dan investasi.
Kita Masih Punya Peluang
Indonesia tetap memiliki peluang besar menjadi negara maju pada 2045. Sebagaimana dinyatakan Presiden, secara demografis, Indonesia masih menikmati bonus usia produktif. Pasar domestik sangat besar. Kekayaan sumber daya alam luar biasa. Posisi geopolitik Indonesia juga semakin strategis di tengah rivalitas global antara Amerika Serikat dan China.
Kita harus bekerja keras karena bonus demografi hanyalah jendela kesempatan yang terbatas. Jika gagal dimanfaatkan sebelum 2035–2040, Indonesia berisiko menjadi negara yang menua sebelum sempat kaya. Karena itu, lima sampai tujuh tahun ke depan akan menjadi periode penentu.
Apa yang Harus Dilakukan Selanjutnya?
Agar visi Indonesia Maju 2045 dapat tercapai, kita perlu mendukung Presiden untuk bergerak jauh melampaui pidato dan target angka pertumbuhan.
Pertama, kualitas SDM harus dijaga tanpa stunting, reformasi pendidikan dan keterampilan harus menjadi agenda utama nasional. Distribusi MBG harus dipertajam menjangkau kelompok sasaran utama ibu hamil-menyusui yang beresiko stunting. Indonesia juga perlu menggeser fokus dari sekadar peningkatan angka partisipasi sekolah menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan matematika, sains, engineering, artificial intelligence, dan vokasi industri harus menjadi prioritas.
Kedua, reformasi birokrasi harus dilakukan secara serius dan berbasis merit. Digitalisasi pengadaan pemerintah, integrasi data fiskal nasional, evaluasi ASN berbasis kinerja, dan deregulasi perizinan harus berjalan agresif. Tanpa birokrasi yang efisien, industrialisasi hanya akan menghasilkan kebocoran anggaran dan rente baru.
Ketiga, hilirisasi harus naik kelas. Indonesia tidak cukup hanya membangun smelter. Indonesia harus masuk ke rantai nilai yang lebih tinggi seperti industri baterai, kendaraan listrik, petrokimia, material maju, hingga industri komponen teknologi.
Keempat, investasi riset dan pengembangan harus ditingkatkan drastis. Negara-negara maju rata-rata mengalokasikan lebih dari 2 persen PDB untuk riset. Indonesia masih harus kejar agar menyamai angka tersebut. Tanpa inovasi dan teknologi domestik, Indonesia akan terus bergantung pada teknologi asing.
Kelima, pembangunan infrastruktur harus diarahkan pada penurunan biaya logistik nasional. Negara kepulauan seperti Indonesia membutuhkan konektivitas yang efisien agar produktivitas ekonomi meningkat secara merata.
Perlunya Konsistensi Politik
Pada akhirnya, tantangan terbesar Indonesia bukan semata ekonomi, melainkan politik. Menjadi negara maju membutuhkan konsistensi kebijakan setidaknya selama dua dekade. Korea Selatan, Taiwan, dan China berhasil karena mampu menjaga arah pembangunan lintas rezim.
Indonesia sering kali menghadapi masalah sebaliknya: pergantian prioritas, tarik-menarik elite, dan kompromi politik jangka pendek. Karena itu, pertanyaan paling penting bukan apakah Indonesia memiliki sumber daya untuk maju. Indonesia jelas memilikinya.
Karena itu, sudah seharusnya para elite politik, birokrasi, dan ekonomi Indonesia bersedia mendukung Presiden dan meninggalkan pola rente jangka pendek demi transformasi jangka panjang.
Pidato Presiden Prabowo di DPR menunjukkan bahwa pemerintah memahami besarnya tantangan tersebut. Arah besarnya pun relatif tepat: industrialisasi, kedaulatan ekonomi, disiplin fiskal, dan pembangunan produktivitas nasional.
Namun sejarah pembangunan dunia menunjukkan bahwa visi besar hanya akan menjadi kenyataan jika diikuti reformasi institusional yang konsisten, keberanian memberantas rente, serta investasi besar pada kualitas manusia.
Jika itu berhasil dilakukan, Indonesia memiliki peluang nyata menjadi kekuatan ekonomi besar dunia pada 2045.
Kita harus berupaya agar visi besar Presiden tidak dirusak oleh para penumpang gelap yang berorientasi proyek / kepentingan jangka pendek, agar Indonesia tidak terjebak terus menjadi negara berpendapatan menengah dengan pertumbuhan yang melambat dan ketimpangan yang melebar.
Dan sejarah menunjukkan, banyak negara gagal keluar dari jebakan itu daripada yang berhasil melampauinya. Karena itu kita harus mendukung cita-cita Presiden membawa keberhasilan bagi bangsa dan negara kita.