Jambi, 16 September 2026** — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi bersama Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi menggandeng Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menyelenggarakan Webinar ASN Siginjai Belajar Seri 3 Tahun 2026 secara daring, Rabu (16/9).
Kegiatan yang diikuti oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jambi serta sejumlah ASN kementerian/lembaga dan perangkat daerah lainnya tersebut mengangkat tema “Akselerasi Kota Jambi Bahagia: Wujudkan Kependudukan Berkualitas melalui Sinergi ASN”.
Webinar dibuka oleh Kepala BKPSDMD Kota Jambi, Rizalul Fikri, S.E., M.A.P., dengan menghadirkan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng. dan Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. sebagai narasumber.
Dalam webinar tersebut ditekankan bahwa pembangunan kependudukan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah. Penduduk tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai sumber daya sekaligus pelaku pembangunan yang perlu menjadi pertimbangan dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.
Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah penduduk Kota Jambi pada 2025 mencapai 649.260 jiwa, dengan luas wilayah 169,89 km² dan kepadatan rata-rata 3.781 jiwa/km². Kota Jambi terdiri atas 11 kecamatan dan 68 kelurahan. Dinamika tersebut perlu direspons melalui pembangunan yang memperhatikan berbagai aspek, antara lain pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kemiskinan, ketimpangan, serta pelayanan publik.
## ASN sebagai Penggerak Pembangunan Kependudukan
Peran ASN menjadi salah satu perhatian utama dalam webinar. Dengan jumlah ASN Pemerintah Kota Jambi mencapai 10.067 orang, terdiri atas 4.342 PNS dan 5.725 PPPK, aparatur memiliki kapasitas strategis untuk memastikan perspektif kependudukan terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Isu kependudukan bersifat lintas sektor dan berkaitan erat dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, perlindungan sosial, pembangunan keluarga, serta pelayanan publik. Karena itu, pengelolaan pembangunan kependudukan membutuhkan sinergi antarperangkat daerah serta penggunaan data sebagai dasar pengambilan kebijakan.
ASN diharapkan mampu menerjemahkan data dan informasi kependudukan ke dalam kebijakan, program, kegiatan, serta pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
## Penguatan GDPK dan PJPK
Webinar juga membahas penguatan pembangunan kependudukan melalui Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan Peta Jalan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (PJPK).
GDPK 2011–2035 berdasarkan Perpres Nomor 153 Tahun 2014 mencakup lima pilar, yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan.
Dalam perkembangan kebijakan pembangunan kependudukan, perspektif tersebut terus diperkuat melalui Desain Besar Pembangunan Kependudukan 2025–2045 dan PJPK, termasuk melalui penguatan integrasi data kependudukan.
Untuk Kota Jambi, dari 30 indikator PJPK, sebanyak 26 indikator telah terintegrasi secara substansial dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD dan dokumen perencanaan perangkat daerah. Sementara empat indikator lainnya berada di luar kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan kategori penilaian yang digunakan, integrasi tersebut berada pada kategori “sangat baik.”
## Quick Win untuk Menjawab Tantangan Kependudukan
Sebagai bagian dari penguatan intervensi pembangunan keluarga dan kependudukan, webinar turut memperkenalkan sejumlah Quick Win Kemendukbangga/BKKBN, yaitu Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), AI–SuperApps Tentang Keluarga, serta SIDAYA (Lansia Berdaya).
Berbagai inisiatif tersebut diarahkan untuk memperkuat pengasuhan anak, pencegahan stunting, keterlibatan ayah dalam keluarga, akses informasi dan layanan keluarga, serta peningkatan kemandirian dan produktivitas lansia.
Bagi pemerintah daerah, pendekatan tersebut dapat dikembangkan melalui kolaborasi lintas sektor agar kebijakan pembangunan kependudukan dapat diterjemahkan menjadi program yang konkret dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.
## Menuju Kota Jambi Bahagia
Pemerintah Kota Jambi menempatkan pembangunan kependudukan sebagai salah satu bagian penting dalam upaya mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia. Beberapa arah kebijakan yang dipaparkan meliputi penyusunan GDPK lima pilar Kota Jambi, integrasi indikator PJPK ke dalam dokumen perencanaan daerah, dukungan anggaran untuk penyesuaian target dan indikator GDPK serta penyusunan PJPK, dan pengembangan inovasi atau Quick Win pembangunan kependudukan.
Melalui ASN Siginjai Belajar Seri 3 Tahun 2026, penguatan literasi kependudukan diharapkan semakin memperluas pemahaman ASN bahwa pembangunan kependudukan bukan merupakan urusan satu sektor, melainkan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan.
Pembangunan yang berorientasi pada penduduk membutuhkan data yang kuat, perencanaan yang terintegrasi, kolaborasi lintas sektor, serta ASN yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi pelayanan publik yang responsif.
Sebagaimana pesan Wali Kota Jambi dalam kegiatan tersebut, “ASN menjadi penggerak, sinergi menjadi kekuatan, dan Kota Jambi Bahagia menjadi tujuan.”
Webinar ini sekaligus memperkuat kolaborasi antara Kemendukbangga/BKKBN dan Pemerintah Kota Jambi dalam membangun pemahaman bersama serta mendorong pembangunan kependudukan sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.