Jakarta — Direktorat Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan (Ditpenduk), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, melaksanakan Verifikasi Lanjutan Apresiasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Tahun 2026 pada 23–25 September 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penilaian Apresiasi SSK tingkat nasional yang bertujuan menggali secara lebih mendalam pelaksanaan Program SSK di satuan pendidikan, memvalidasi data dan informasi yang disampaikan sekolah, serta melihat kapasitas sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan kependudukan secara nyata dan berkelanjutan.
Verifikasi lanjutan dilakukan melalui presentasi dan wawancara dengan kepala sekolah, tim pengelola SSK, guru mata pelajaran, serta peserta didik. Sebanyak 21 sekolah dari berbagai daerah mengikuti tahapan ini dengan memaparkan implementasi SSK, inovasi yang dikembangkan, capaian program, serta berbagai bukti pelaksanaan pendidikan kependudukan di lingkungan sekolah.
Keterlibatan peserta didik menjadi salah satu bagian penting dalam proses verifikasi. Melalui wawancara langsung, tim penilai menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman mengenai isu kependudukan telah diterima peserta didik serta bagaimana pengetahuan tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Tahapan verifikasi lanjutan memiliki bobot 40 persen dari keseluruhan penilaian Apresiasi SSK. Aspek yang dinilai antara lain kejelasan dan penguasaan materi, kemampuan menjawab pertanyaan, serta kemampuan sekolah menunjukkan bukti nyata atas implementasi program yang telah dilakukan.
Pada salah satu sesi verifikasi bersama MAS Kulliyatul Muballighien, turut hadir Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan, Bapak I Made Yudhistira Dwipayama menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan pendidikan kependudukan melalui Program SSK.
Direktur menekankan bahwa keberhasilan SSK tidak semata-mata ditentukan oleh sekolah. Implementasi program membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, peserta didik, orang tua, hingga masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif sehingga pendidikan kependudukan dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
Kolaborasi lintas pemangku kepentingan juga terlihat dalam sesi verifikasi lanjutan lainnya. Pada sesi bersama SMP Negeri 2 Palimanan, turut hadir Bupati Cirebon, Drs. H. Imron Rosyadi, M.Ag. Sementara itu, dalam sesi bersama SMP Negeri 1 Telaga, hadir Maryam Sofyan Puhi, istri Bupati Gorontalo sekaligus Ketua TP PKK Kabupaten Gorontalo.
Kehadiran unsur pimpinan daerah dalam proses verifikasi tersebut memperlihatkan bahwa penguatan pendidikan kependudukan membutuhkan keterlibatan bersama dan dukungan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan kebijakan dan ekosistem yang memungkinkan sekolah mengembangkan berbagai inovasi pendidikan kependudukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
Melalui Verifikasi Lanjutan Apresiasi SSK Tahun 2026, berbagai praktik baik, inovasi, dan capaian sekolah tidak hanya menjadi bagian dari proses penilaian, tetapi juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pengembangan Program SSK ke depan.
Capaian yang telah dibangun sekolah diharapkan tidak berhenti pada momentum apresiasi. Berbagai inovasi dan praktik baik perlu terus dipertahankan, dikembangkan, dan diintegrasikan ke dalam budaya sekolah agar pendidikan kependudukan menjadi bagian dari proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari peserta didik.
Dengan demikian, Sekolah Siaga Kependudukan diharapkan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang memahami isu kependudukan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang responsif terhadap dinamika kependudukan. Pada akhirnya, pendidikan kependudukan di sekolah menjadi salah satu investasi penting dalam menyiapkan generasi Indonesia yang berkualitas dan mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa.