BANDUNG, 17 Juni 2026 — Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN melakukan kunjungan ke Universitas Padjadjaran untuk menjajaki kerja sama strategis di bidang kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Pertemuan berlangsung di Executive Lounge Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung, pada Rabu (17/6).
Rombongan Kemendukbangga/BKKBN dipimpin oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng. Turut hadir Direktur Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan, I Made Yudhistira Dwipayama, M.Psi.; Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dr. Dadi Ahmad Roswandi, M.Si.; serta Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk BKKBN Jawa Barat, Mia Wahdini, SKM., M.Arts.
Dalam sambutannya, Dr. Bonivasius menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam menyukseskan program kependudukan. Ia menyampaikan bahwa dukungan kampus seperti Unpad sangat dibutuhkan agar program-program kependudukan, termasuk Keluarga Berencana (KB), dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat.
Dari pihak tuan rumah, pertemuan dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Padjadjaran, Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita. Beliau didampingi Dekan Sekolah Pascasarjana, Prof. Vijaya Isnaniawardhani; pakar ekonomi kependudukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, Dr. Ferry Hadiyanto; serta Direktur Pemasaran sekaligus peneliti komunikasi kependudukan, Syauqy Lukman, Ph.D.
Prof. Arief menyatakan kesiapan Unpad untuk menindaklanjuti kerja sama ini secara konkret. Sebagai bagian dari Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK), Unpad menerima penugasan untuk menggarap wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menyiapkan tim khusus agar kolaborasi tidak berhenti pada tahap wacana, melainkan terwujud dalam langkah nyata.
Diskusi dalam pertemuan tersebut membahas sejumlah peluang kolaborasi, antara lain penguatan pendidikan kependudukan, riset dan kajian strategis, pengembangan sumber daya manusia, serta pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung perumusan kebijakan kependudukan di tingkat nasional maupun daerah.
Melalui kerja sama ini, perguruan tinggi diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam menghasilkan rekomendasi berbasis bukti (evidence-based). Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama menjawab tantangan kependudukan Indonesia menuju Generasi Emas 2045.