Oleh: I Made Yudhistira D [Direktur Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan]
Pemadaman listrik massal (blackout) yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera beberapa waktu terakhir semestinya tidak dipandang sekadar sebagai gangguan teknis kelistrikan. Peristiwa tersebut merupakan sinyal penting tentang rapuhnya ketahanan sistem sosial dan kependudukan kita di tengah era modern yang semakin bergantung pada energi dan teknologi digital.
Dalam perspektif demografi modern, kondisi seperti ini dapat disebut sebagai demographic shock atau guncangan demografi. Guncangan tersebut bukan hanya berbentuk bencana alam, pandemi, atau konflik sosial, tetapi juga gangguan infrastruktur strategis yang memengaruhi stabilitas kehidupan penduduk secara luas. Hari ini listrik bukan lagi sekadar kebutuhan rumah tangga. Listrik telah menjadi “urat nadi” aktivitas demografi. Ketika listrik padam, maka yang lumpuh bukan hanya lampu penerangan, melainkan juga ekonomi keluarga, komunikasi sosial, layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga keamanan masyarakat. Bayangkan ketika rumah sakit harus mengandalkan genset darurat, jaringan komunikasi terganggu, UMKM berhenti berproduksi, transaksi digital terhenti, dan masyarakat kehilangan akses informasi. Dalam situasi tertentu, blackout bahkan dapat memicu kepanikan sosial, urban chaos, hingga penurunan produktivitas tenaga kerja.
Di sinilah konsep ketahanan demografi menjadi relevan. Ketahanan demografi bukan sekadar berbicara mengenai jumlah penduduk atau bonus demografi, melainkan kemampuan suatu sistem kependudukan untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari berbagai tekanan sosial, ekonomi, lingkungan, maupun teknologi. Artinya, bangsa yang memiliki bonus demografi besar belum tentu memiliki ketahanan demografi yang kuat. Indonesia saat ini memang sedang menikmati momentum bonus demografi, ketika lebih dari 70 persen penduduk berada pada usia produktif. Namun, bonus tersebut dapat berubah menjadi “bencana demografi” apabila tidak ditopang oleh sistem infrastruktur yang tangguh dan pelayanan publik yang resilien. Kasus blackout di Sumatera memperlihatkan betapa rentannya masyarakat modern terhadap gangguan energi. Di era transformasi digital, ketergantungan terhadap listrik semakin tinggi karena hampir seluruh aktivitas ekonomi dan sosial berbasis teknologi. Ketika listrik mati, maka sistem sosial ikut kehilangan daya hidupnya.
Kondisi ini menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan tantangan demografi masa depan. Dunia saat ini sedang menghadapi berbagai tekanan besar seperti perubahan iklim, urbanisasi, disrupsi digital, migrasi, ketimpangan sosial, hingga ancaman triple planetary crisis berupa krisis iklim, polusi, dan kerusakan lingkungan. Dalam situasi seperti itu, gangguan infrastruktur energi dapat menjadi pemicu krisis berantai (cascading crisis) yang memengaruhi stabilitas penduduk. Karena itu, pembangunan ketahanan demografi tidak cukup hanya melalui program pengendalian penduduk atau pembangunan keluarga semata. Ketahanan demografi harus dibangun melalui penguatan infrastruktur dasar, ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan digital, serta kapasitas institusi dalam menghadapi krisis. Pemerintah perlu menjadikan peristiwa blackout ini sebagai momentum evaluasi nasional. Ketahanan energi harus dipandang sebagai bagian integral dari ketahanan manusia (human resilience) dan ketahanan demografi.
Masyarakat modern tidak hanya membutuhkan listrik yang tersedia, tetapi juga sistem energi yang stabil, adaptif, dan tahan terhadap gangguan. Di sinilah pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bergerak secara serius dan terintegrasi. Pemerintah pusat harus mulai membangun kebijakan ketahanan energi nasional berbasis mitigasi demographic shock. Selama ini kebijakan energi lebih banyak berorientasi pada pemenuhan pasokan dan pertumbuhan industri, tetapi belum sepenuhnya diarahkan pada perlindungan sosial kependudukan ketika terjadi krisis. Sudah saatnya Indonesia membangun sistem energi yang tidak terlalu tersentralisasi. Ketergantungan pada satu jaringan besar sangat berisiko menimbulkan blackout massal ketika terjadi gangguan teknis. Pemerintah perlu mempercepat pengembangan sumber energi alternatif dan energi terbarukan berbasis wilayah seperti tenaga surya, mikrohidro, biomassa, panas bumi, hingga energi angin yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.
Sumatera sesungguhnya memiliki potensi besar untuk pengembangan energi panas bumi dan energi air. Daerah-daerah terpencil juga dapat didorong membangun microgrid dan pembangkit listrik komunitas agar masyarakat tetap memiliki cadangan energi ketika sistem utama terganggu. Energi alternatif bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga strategi ketahanan demografi. Semakin beragam sumber energi suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan masyarakat bertahan menghadapi guncangan sosial-ekonomi. Selain itu, pemerintah daerah perlu menyusun peta kerentanan demografi terhadap krisis energi. Wilayah padat penduduk, kawasan industri, rumah sakit, pusat data digital, hingga daerah rawan bencana harus memiliki skenario darurat dan sistem pemulihan cepat (rapid recovery system). Pemerintah daerah juga perlu memperkuat edukasi masyarakat mengenai kesiapsiagaan menghadapi krisis energi. Ketahanan demografi tidak mungkin hanya mengandalkan negara, tetapi membutuhkan masyarakat yang adaptif, disiplin, dan memiliki solidaritas sosial yang kuat.
Ke depan, pembangunan Indonesia tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi atau ambisi menjadi negara maju. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa masyarakat memiliki kemampuan bertahan menghadapi berbagai krisis yang muncul akibat perubahan teknologi, lingkungan, maupun geopolitik global. Sebab bangsa yang kuat bukan bangsa yang tidak pernah mengalami krisis, melainkan bangsa yang mampu bertahan, beradaptasi, dan pulih lebih cepat ketika guncangan datang. Ketika listrik padam, yang sesungguhnya diuji bukan hanya jaringan energi nasional, tetapi kemampuan bangsa menjaga stabilitas kehidupan penduduknya.