Kekuatan Laki Laki Itu adalah Patriaki : Kami [laki-laki] selalu benar ?

Oleh I Made Yudhistira D

Ada ketidakadilan yang tidak selalu datang dalam bentuk kekerasan. Ia bisa hadir dalam sebuah kalimat yang terdengar biasa, sebuah nasihat yang dianggap lumrah, atau sebuah kebiasaan keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi. “Perempuan harus bisa menjaga diri.” “Kalau rumah tangga berantakan, pasti istrinya tidak pandai mengurus rumah.” “Laki-laki memang begitu.” “Perempuan jangan terlalu banyak menuntut.” Kalimat-kalimat semacam itu sering kali tidak dianggap sebagai masalah. Padahal, di baliknya terdapat cara berpikir yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan, sementara perempuan ditempatkan sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri. Di titik inilah patriarki bekerja: tidak selalu dengan suara keras, tetapi melalui kebiasaan yang terus diulang sampai ketidakadilan terlihat seperti sesuatu yang normal.

Patriarki pada dasarnya adalah sistem sosial yang memberikan posisi, kewenangan, dan otoritas yang lebih besar kepada laki-laki dalam berbagai ruang kehidupan, mulai dari keluarga, ekonomi, politik, agama, pendidikan hingga pengambilan keputusan. Patriarki bukan sekadar persoalan laki-laki yang bersikap kasar kepada perempuan. Ia jauh lebih dalam. Patriarki adalah cara sebuah masyarakat mengorganisasi hubungan kekuasaan berdasarkan anggapan bahwa laki-laki lebih layak memimpin, menentukan, memiliki, melindungi, dan mengambil keputusan, sementara perempuan lebih sering ditempatkan sebagai pihak yang mengikuti, mengurus, melayani, atau menanggung konsekuensi.

Karena itu, penting membedakan antara laki-laki sebagai individu dan patriarki sebagai sistem sosial. Tidak semua laki-laki adalah pelaku patriarki, sebagaimana tidak semua perempuan secara sadar menentangnya. Seorang laki-laki dapat hidup dalam budaya patriarki sekaligus menjadi korban dari tuntutan patriarkal. Misalnya, laki-laki dituntut selalu kuat, tidak boleh menangis, harus menjadi pencari nafkah utama, dan harus menyelesaikan persoalan tanpa menunjukkan kerentanan. Demikian pula perempuan dapat tanpa sadar ikut mempertahankan patriarki ketika mengajarkan kepada anak bahwa anak laki-laki harus didahulukan, anak perempuan harus lebih mengalah, atau bahwa pekerjaan domestik pada dasarnya adalah kewajiban perempuan.

Pertanyaannya kemudian: dari mana semua ini bermula?

Patriarki tidak lahir pada satu tanggal tertentu dan tidak dapat ditunjuk kepada satu masyarakat sebagai penciptanya. Ia merupakan hasil proses sejarah yang panjang dan berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dalam banyak masyarakat awal, pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin berkembang karena kondisi biologis, terutama kehamilan, menyusui, serta kebutuhan bertahan hidup. Namun, pembagian tugas tidak otomatis berarti subordinasi. Persoalan muncul ketika perbedaan peran tersebut berkembang menjadi hierarki: pekerjaan laki-laki dianggap lebih bernilai, otoritas laki-laki dianggap lebih sah, dan keputusan laki-laki dianggap lebih menentukan.

Perubahan besar dalam kepemilikan sumber daya, pembentukan keluarga dan garis keturunan, munculnya masyarakat agraris, pewarisan harta, serta pembentukan struktur politik dan hukum kemudian ikut membentuk hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam banyak masyarakat sejarah, kepemilikan tanah dan harta diwariskan melalui garis laki-laki. Perempuan sering memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan, kepemilikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Norma hukum, adat, dan institusi sosial pada berbagai tempat kemudian ikut memperkuat pembagian tersebut. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa posisi perempuan tidak selalu sama di semua masyarakat. Karena itu, mengatakan bahwa patriarki muncul secara tiba-tiba pada satu masa tertentu akan terlalu menyederhanakan sejarah.

Yang menarik, patriarki dapat bertahan bahkan ketika struktur sosial sudah berubah. Perempuan sudah memperoleh pendidikan, bekerja, menjadi pemimpin, menjadi profesional, bahkan memegang jabatan publik. Tetapi cara pandang lama bisa tetap hidup di dalam kepala manusia. Inilah mengapa patriarki modern sering tidak tampak sebagai larangan terbuka. Ia dapat muncul sebagai standar ganda.

Ketika seorang laki-laki pulang larut malam, masyarakat mungkin mengatakan ia sedang bekerja keras. Ketika perempuan pulang larut malam, pertanyaan yang muncul bisa berbeda: “Dari mana?” Ketika laki-laki memiliki banyak pengalaman hubungan sebelum menikah, sebagian masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Ketika perempuan memiliki pengalaman yang sama, penilaian moral dapat menjadi jauh lebih keras. Ketika laki-laki tegas, ia disebut berwibawa. Ketika perempuan tegas, ia bisa dicap galak, emosional, atau sulit diatur. Satu perilaku, dua ukuran.

Standar ganda semacam inilah yang membuat patriarki begitu sulit dibongkar. Ia tidak selalu hadir sebagai aturan tertulis. Ia hidup dalam ekspektasi sosial.

Salah satu bentuk paling menyakitkan adalah ketika perempuan menjadi korban kekerasan seksual, tetapi justru dirinya yang diperiksa dan diadili. Apa yang dikenakan? Mengapa berada di tempat itu? Mengapa pergi sendirian? Mengapa tidak melawan? Mengapa tidak berteriak? Mengapa bergaul dengan laki-laki tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin terdengar seperti upaya mencari penjelasan. Tetapi ketika pertanyaan tersebut diarahkan kepada korban untuk menentukan apakah ia “turut menyebabkan” kekerasan yang dialaminya, kita sedang melakukan kesalahan mendasar. Tanggung jawab atas tindakan pemerkosaan dan kekerasan seksual berada pada pelaku. Pakaian seseorang bukan persetujuan seksual. Berada di suatu tempat bukan persetujuan seksual. Pernah memiliki hubungan dengan seseorang bukan persetujuan seksual. Bahkan hubungan sebelumnya pun tidak berarti seseorang kehilangan hak untuk mengatakan tidak.

Di sinilah victim blaming menjadi bagian penting dari persoalan patriarki. Korban diminta menjelaskan mengapa dirinya menjadi korban, sementara perhatian terhadap pelaku justru dapat bergeser ke latar belakang korban. Seolah-olah perempuan mempunyai kewajiban untuk mencegah kejahatan yang dilakukan orang lain. Logika semacam ini berbahaya karena secara tidak langsung memindahkan beban moral dari pelaku kepada korban.

Hal serupa terjadi dalam rumah tangga.

Ketika sebuah perkawinan mengalami masalah, masyarakat sering kali lebih cepat bertanya, “Istrinya bagaimana?” Rumah tidak terurus, salah istri. Anak bermasalah, salah ibu. Suami berselingkuh, istri dianggap kurang memberikan perhatian. Suami jarang membantu pekerjaan rumah, dianggap sebagai hal biasa. Tetapi ketika istri kelelahan karena harus bekerja sekaligus mengurus rumah dan anak, persoalannya kembali dianggap sebagai kegagalan perempuan mengelola rumah tangga.

Di sini terdapat sebuah paradoks besar. Perempuan didorong untuk berpendidikan dan bekerja, tetapi ketika ia pulang ke rumah, ia masih sering dianggap sebagai manajer utama pekerjaan domestik. Ia memiliki pekerjaan di luar rumah, tetapi pekerjaan di dalam rumah dianggap sebagai tanggung jawab alaminya. Ia menjadi profesional di kantor, tetapi tetap diukur berdasarkan seberapa bersih rumahnya, seberapa baik ia mengurus anak, seberapa teratur dapurnya, dan seberapa mampu ia menjaga keharmonisan keluarga.

Pertanyaannya sederhana: mengapa keberhasilan atau kegagalan sebuah rumah tangga harus terutama dibebankan kepada perempuan?

Rumah tangga bukan perusahaan milik suami yang dikelola oleh istri. Rumah tangga adalah kemitraan. Mengasuh anak adalah tanggung jawab bersama. Membersihkan rumah adalah tanggung jawab bersama. Mengambil keputusan ekonomi adalah tanggung jawab bersama. Merawat pasangan ketika sakit adalah tanggung jawab bersama. Bahkan menjaga kesehatan emosional keluarga pun semestinya menjadi tanggung jawab bersama.

Jika sebuah rumah tangga gagal, kita seharusnya tidak otomatis mencari “siapa perempuan yang salah”, tetapi melihat dinamika hubungan secara utuh: bagaimana komunikasi berlangsung, bagaimana pembagian pekerjaan dilakukan, bagaimana keputusan dibuat, bagaimana konflik diselesaikan, apakah terdapat kekerasan, apakah terdapat pengabaian, dan apakah kedua pihak memiliki ruang yang adil untuk berkembang.

Patriarki juga dapat muncul dalam pola pengasuhan. Anak laki-laki sering dibesarkan dengan kalimat, “Kamu laki-laki, jangan cengeng.” Anak perempuan diberi pesan, “Kamu perempuan, harus mengalah.” Anak laki-laki diberi kebebasan lebih luas untuk menjelajah, sementara anak perempuan lebih banyak dibatasi atas nama kehormatan dan keamanan. Anak laki-laki dianggap sedang belajar menjadi pemimpin ketika berani mengambil keputusan, sementara anak perempuan yang melakukan hal sama kadang dianggap terlalu dominan.

Tanpa disadari, sejak kecil kita dapat mengajarkan bahwa keberanian adalah milik laki-laki dan kepatuhan adalah kualitas perempuan.

Padahal, keberanian bukan milik jenis kelamin tertentu. Kepemimpinan bukan milik laki-laki. Kelembutan bukan monopoli perempuan. Kemampuan mengasuh bukan kodrat eksklusif perempuan. Kemampuan mengambil keputusan bukan hak istimewa laki-laki.

Yang perlu dibangun adalah relasi berdasarkan kemampuan, tanggung jawab, karakter, dan kesepakatan, bukan berdasarkan jenis kelamin.

Mengurangi patriarki juga bukan berarti membangun masyarakat yang memusuhi laki-laki. Justru sebaliknya. Mengurangi patriarki berarti membangun hubungan yang membuat laki-laki dan perempuan sama-sama manusia, bukan sekadar menjalankan peran yang telah ditentukan masyarakat. Laki-laki tidak harus kehilangan martabat ketika berbagi pekerjaan rumah. Perempuan tidak harus kehilangan kelembutan ketika menjadi pemimpin. Laki-laki tidak menjadi kurang laki-laki ketika mengasuh anak. Perempuan tidak menjadi kurang perempuan ketika memiliki karier dan ambisi.

Karena itu, perubahan pertama harus dimulai dari keluarga.

Anak perlu melihat ayah mencuci piring, ibu mengambil keputusan keluarga, ayah mengantar anak ke sekolah, ibu bekerja, ayah memasak, dan keduanya berbagi tanggung jawab. Bukan karena ayah sedang “membantu ibu”, melainkan karena pekerjaan rumah memang pekerjaan bersama. Bahasa yang digunakan kepada anak juga harus berubah. Jangan terus-menerus mengatakan anak perempuan harus mengalah hanya karena ia perempuan. Jangan pula mengajarkan anak laki-laki bahwa menang selalu lebih penting daripada menghormati orang lain.

Perubahan kedua harus terjadi dalam pendidikan. Sekolah bukan hanya tempat mengajarkan matematika, bahasa, atau ilmu pengetahuan. Sekolah juga membentuk cara generasi muda memahami hubungan sosial. Pendidikan kesetaraan gender, relasi sehat, persetujuan, pencegahan kekerasan, kesehatan reproduksi, literasi digital, serta keterampilan menyelesaikan konflik perlu menjadi bagian dari pendidikan kehidupan. Anak laki-laki perlu belajar bahwa menghormati perempuan bukan bentuk kelemahan. Anak perempuan perlu belajar bahwa mengatakan tidak bukan tindakan tidak sopan.

Perubahan ketiga adalah membangun sistem yang tidak menyalahkan korban. Dalam kasus kekerasan seksual, perhatian harus diarahkan kepada keselamatan korban, proses hukum, pemulihan, dan pertanggungjawaban pelaku. Masyarakat harus berhenti menjadikan pakaian korban, lokasi kejadian, pekerjaan korban, status perkawinan, atau perilaku sosialnya sebagai alasan untuk mengurangi tanggung jawab pelaku.

Perubahan keempat adalah mengubah cara kita berbicara tentang pekerjaan domestik. Pekerjaan rumah bukan pekerjaan yang “tidak menghasilkan”. Ia menghasilkan sesuatu yang sangat penting: keberlangsungan kehidupan keluarga. Memasak, membersihkan rumah, mengasuh anak, merawat anggota keluarga, dan mengelola kebutuhan sehari-hari adalah kerja. Jika pekerjaan tersebut dilakukan oleh dua orang dalam sebuah keluarga, maka pembagiannya harus dibicarakan berdasarkan waktu, kemampuan, kondisi, dan kesepakatan, bukan berdasarkan anggapan bahwa perempuan secara otomatis bertanggung jawab.

Perubahan kelima adalah memberikan ruang yang sama bagi perempuan untuk mengambil keputusan. Di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dalam organisasi, maupun dalam kehidupan publik, suara perempuan tidak boleh sekadar menjadi pelengkap. Partisipasi bukan hanya soal jumlah perempuan yang hadir dalam sebuah ruangan. Yang lebih penting adalah apakah mereka memiliki kesempatan yang nyata untuk berbicara, memengaruhi keputusan, memperoleh akses terhadap sumber daya, dan menerima penghargaan yang setara.

Namun ada satu perubahan yang sering dilupakan: perubahan pada laki-laki sendiri.

Laki-laki perlu berani bertanya kepada dirinya sendiri: apakah saya sedang memimpin atau sedang mendominasi? Apakah saya sedang melindungi atau justru mengontrol? Apakah saya sedang mendidik anak atau sedang mewariskan ketakutan? Apakah saya meminta pasangan memahami saya tetapi tidak berusaha memahami dirinya? Apakah saya menganggap pekerjaan rumah sebagai “bantuan” kepada istri, padahal rumah tersebut juga rumah saya?

Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena patriarki tidak akan hilang hanya dengan mengganti aturan. Ia harus dibongkar dari cara berpikir.

Begitu pula perempuan tidak perlu ditempatkan hanya sebagai korban dalam pembicaraan mengenai patriarki. Perempuan adalah subjek perubahan. Mereka berhak menentukan hidupnya, menyampaikan pendapat, memperoleh pendidikan, bekerja, mengambil keputusan, memiliki ruang aman, dan menolak perlakuan yang merendahkan. Namun, perubahan itu juga membutuhkan lingkungan sosial yang mendukung. Tidak adil meminta perempuan “lebih kuat” sementara struktur di sekelilingnya tetap membuat ketidakadilan menjadi normal.

Pada akhirnya, persoalan patriarki bukan sekadar pertarungan antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah persoalan tentang bagaimana manusia memperlakukan manusia lain.

Masyarakat yang sehat bukan masyarakat yang membuat laki-laki kalah agar perempuan menang. Bukan pula masyarakat yang mempertahankan keistimewaan laki-laki agar perempuan tetap berada di belakang. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang tidak menentukan nilai seseorang berdasarkan jenis kelaminnya.

Kita perlu berhenti bertanya, “Siapa yang lebih pantas memimpin, laki-laki atau perempuan?” Pertanyaan yang lebih penting adalah, “Siapa yang memiliki kemampuan, integritas, tanggung jawab, dan kapasitas untuk memimpin?”

Kita juga perlu berhenti bertanya, “Mengapa perempuan tidak bisa menjaga rumah tangga?” dan mulai bertanya, “Mengapa dua orang yang menikah tidak bersama-sama menjaga rumah tangganya?”

Dan ketika seorang perempuan menjadi korban kekerasan seksual, pertanyaan pertama kita seharusnya bukan, “Mengapa dia berpakaian seperti itu?” melainkan, “Mengapa seseorang merasa berhak melakukan kekerasan terhadap dirinya?”

Perubahan besar sering kali dimulai dari perubahan pertanyaan.

Patriarki mungkin telah tumbuh melalui sejarah yang panjang, tetapi sejarah bukan alasan untuk mempertahankannya. Tradisi bukan selalu pembenaran. Kebiasaan bukan selalu kebenaran. Sesuatu yang telah dilakukan selama ratusan tahun tidak otomatis menjadi sesuatu yang adil.

Barangkali pekerjaan terbesar generasi kita bukan menghapus perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan itu akan selalu ada dan tidak perlu dihapus. Yang harus kita hapus adalah anggapan bahwa perbedaan biologis otomatis berarti perbedaan nilai, hak, kesempatan, dan martabat.

Sebab pada akhirnya, laki-laki tidak kehilangan apa pun ketika perempuan mendapatkan keadilan. Sebaliknya, keduanya mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga: hubungan yang dibangun bukan atas dasar dominasi, melainkan atas dasar penghormatan.

Dan mungkin di situlah patriarki benar-benar mulai runtuh: bukan ketika perempuan berhasil mengalahkan laki-laki, tetapi ketika seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan tumbuh dalam rumah yang mengajarkan kepada keduanya satu hal yang sederhana—bahwa tidak ada manusia yang dilahirkan untuk menjadi lebih tinggi atau lebih rendah hanya karena jenis kelaminnya.