Oleh: Team Ditpenduk
Sebuah video perundungan terhadap siswi SMP di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, kembali menyentak kesadaran publik. Dalam rekaman yang viral di media sosial itu, seorang anak perempuan dijambak hingga tersungkur, jilbabnya terlepas, sementara beberapa remaja lain justru merekam dan menertawakan kejadian tersebut. Korban yang masih berusia 12 tahun mengalami luka fisik sekaligus trauma psikologis. Polisi bahkan telah mengamankan sejumlah pelaku yang sebagian besar masih di bawah umur.
Peristiwa ini sesungguhnya bukan sekadar kasus “kenakalan remaja”. Ia adalah alarm sosial tentang melemahnya empati di ruang pendidikan kita. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman tumbuhnya karakter justru perlahan berubah menjadi arena dominasi sosial. Anak-anak tidak lagi sekadar berlomba dalam prestasi akademik, tetapi juga dalam pencarian pengaruh, popularitas, dan pengakuan kelompok. Dalam situasi seperti itu, kekerasan sering muncul sebagai alat menunjukkan kuasa. Yang paling mengkhawatirkan bukan hanya tindakan menjambak atau mempermalukan korban di depan umum, melainkan hadirnya “penonton aktif” yang memilih merekam dibanding menolong. Di sinilah kita melihat perubahan psikologis generasi digital: tragedi berubah menjadi tontonan, penderitaan menjadi konten.
Fenomena ini dalam psikologi sosial dikenal sebagai deindividuation, yaitu kondisi ketika seseorang kehilangan sensitivitas moral saat berada dalam kelompok. Remaja menjadi lebih berani melakukan kekerasan karena tanggung jawab personal larut dalam solidaritas kelompok. Mereka takut dianggap lemah bila membela korban, tetapi merasa diterima ketika ikut menertawakan. Media sosial memperparah keadaan. Di era algoritma, konten konflik jauh lebih cepat menyebar dibanding konten empati. Anak-anak akhirnya belajar bahwa viralitas lebih penting daripada nurani. Mereka tumbuh di lingkungan digital yang memberi penghargaan pada sensasi, bukan pada kebijaksanaan emosional.
Kita juga perlu jujur mengakui bahwa pendidikan Indonesia masih terlalu menitikberatkan kecerdasan akademik dan terlalu sedikit melatih kesehatan mental serta kecerdasan emosional. Anak mampu menghafal rumus, tetapi tidak diajarkan mengelola amarah, rasa malu, penolakan sosial, maupun konflik pertemanan. Di titik inilah Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) sesungguhnya menjadi sangat relevan. Selama ini, sebagian masyarakat masih memandang isu kependudukan hanya berkaitan dengan jumlah penduduk, kelahiran, atau statistik demografi. Padahal hakikat pendidikan kependudukan jauh lebih luas: membentuk kualitas manusia. Sekolah Siaga Kependudukan tidak hanya berbicara tentang bonus demografi, tetapi juga tentang bagaimana menyiapkan generasi muda agar memiliki kecerdasan sosial, kesehatan mental, kemampuan pengendalian diri, serta kesadaran hidup bermasyarakat. Kasus perundungan di Gowa menunjukkan bahwa persoalan kependudukan bukan sekadar soal kuantitas manusia, melainkan kualitas karakter manusianya.
Dalam perspektif pembangunan kependudukan, bullying merupakan ancaman serius terhadap kualitas generasi masa depan. Anak yang menjadi korban berisiko mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan rasa percaya diri, gangguan kecemasan, hingga penurunan prestasi belajar. Sementara pelaku yang tidak mendapatkan pembinaan berpotensi tumbuh dengan perilaku agresif dan rendah empati dalam kehidupan sosialnya kelak. Karena itu, Sekolah Siaga Kependudukan tidak berhenti untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti Pusat Informasi Konseling Remaja, Kelas-kelas bersama Orangtua/Wali Murid, Pojok Kependudukan dan Aktivitas Pramuka agar terbentuk Literasi dan Karakater Remaja yang Sehat dan Unggul. . Kegiatan tersebut ini perlu diperkuat menjadi gerakan budaya sekolah yang menanamkan: pendidikan empati, literasi digital, pengendalian emosi, anti-perundungan, pendidikan kesehatan mental, serta penguatan relasi sosial yang sehat.
Sekolah harus menjadi laboratorium pembentukan karakter kependudukan, tempat anak belajar menghargai martabat manusia lain. Sebab kualitas penduduk tidak hanya diukur dari tingkat pendidikan formal, tetapi juga dari kemampuan hidup berdampingan secara beradab. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Mengenah serta Pemerintah daerah, dinas pendidikan, guru BK, psikolog, hingga keluarga perlu membangun sinergi nyata dalam memperkuat Sekolah Siaga Kependudukan yang nantinya menjadi embrio terbangunnya Akademi Keluarga Indonesia sebagai benteng sosial Tunas Keluarga Indonesia. Jika tidak, bonus demografi yang selama ini dibanggakan justru dapat berubah menjadi demographic burden — ketika jumlah usia produktif besar, tetapi kualitas mental dan sosialnya rapuh. Kasus Gowa memberi pesan penting: bangsa ini mungkin sedang mengalami kemajuan teknologi, tetapi belum tentu mengalami kemajuan empati. Ketika anak-anak mulai terbiasa menertawakan penderitaan temannya sendiri, sesungguhnya yang sedang terluka bukan hanya korban, melainkan masa depan moral dan kualitas kependudukan bangsa Indonesia.